TWK ‘Kunci Gembok’ Lumpuhkan KPK

BANDUNG INSPIRA,- Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritisi penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN, termasuk di dalamnya ada penyidik andal KPK Novel Baswedan.

ICW menilai TWK tak lebih dari upaya melemahan KPK.

“Kami memandang TWK merupakan bagian dari rangkaian pelemahan yang berasal dari internal KPK. Sebelumnya, upaya pelemahan KPK dan demokrasi Indonesia telah dimulai sejak disahkannya UU 19/2019,” kata Peneliti ICW Egi Primayogha lewat keterangannya beberapa waktu lalu.

ICW mencatat setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan terkait TWK KPK.

Pertama, tes ini adalah upaya untuk mengeliminasi penyelidik, penyidik, dan staf KPK yang memiliki integritas melawan korupsi tanpa pandang bulu siapa pelaku korupsinya.

“Rencana pemecatan penyelidik dan penyidik itu juga terjadi di saat KPK sedang menangani beberapa kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik pendukung pemerintah, misalnya suap pengadaan paket bansos sembako di Kementerian Sosial, suap ekspor benih lobster, korupsi KTP-Elektronik, dan lain lain,” katanya.

Kedua, lanjut Egi, terkait substansi TWK yang memuat pertanyaan-pertanyaan tidak relevan dengan praktik kerja KPK. Dia bilang, menurut penuturan staf KPK yang mengikuti tes, dalam soal tes tersebut terdapat unsur sexist, diskriminatif dan intervensi dalam kehidupan personal.

“Hal ini mengonfirmasi dugaan bahwa persoalan kompetensi, integritas dan anti-korupsi bukan menjadi prioritas pada pengujian tersebut,” kata dia.

TWK Tidak Sesuai Prinsip Transparansi

Sementara itu, Ketua Wadah KPK Yudi Purnomo menyebut penonaktifan itu tak lepas dari pengaruh UU KPK yang baru.

“Tes Wawasan Kebangsaan tidak bisa dilepaskan dari konteks pelemahan pemberantasan korupsi yang telah terjadi sejak revisi UU KPK,” kata Yudi.

Apalagi, kata Yudi, Tes Wawasan Kebangsaan dinilai sebagai bentuk pelemahan pegawai KPK yang memiliki integritas yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

infografis kpk
Infografis: Zulfikar Hubullah

“Tes ini dapat berfungsi sebagai filter untuk menyingkirkan Pegawai KPK yang berintegritas, profesional serta memiliki posisi strategis dalam penanganan kasus-kasus besar di KPK,” ujarnya.

Yudi menambahkan, pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dari konteks institusi dan aparatur berintegritas dalam pemenuhannya. Maka dari itu, segala upaya yang berpotensi menghambat pemberantasan korupsi harus ditolak.

“Tes Wawasan Kebangsaan tidak sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas karena sejak awal tidak jelas konsekuensinya,” tegas Yudi. (SON)

0 Comments

    Leave a Comment

    Welcome! Login in to your account

    Remember meLost your password?

    Lost Password