Saran KPI Supaya Indonesia Siap Buka Pintu Hadapi Tantangan Era Digital 2022

Istimewa
Indonesia siap melangkahkan kakinya untuk masuk membuka pintu gerbang era penyiaran digital pada tahun 2022.

BANDUNG BERITA INSPIRA,- Indonesia siap melangkahkan kakinya untuk masuk membuka pintu gerbang era penyiaran digital pada tahun 2022. Kendati pelaksanaannya lebih lambat dari negara lain, namun migrasi siaran ini diyakini membawa angin segar bagi dunia penyiaran televisi Indonesia, sekaligus melahirkan ekosistem penyiaran baru.

Meski akan mengarah pada hal yang positif, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Irsal Ambia, mengatakan, paling tidak ada beberapa tantangan dalam merealisasikan digitalisasi penyiaran.

Menurut Irsal, selain karena banyaknya pihak yang terlibat, seluruh tantangan ini muncul akibat tahapan-tahapan yang harus dilewati dalam proses penyelenggaraan. Tantangan pertama adalah regulator yang terlibat, dalam hal ini seluruh jajaran KPI harus menyelesaikan dan mentaati regulasi yang ada dalam undang-undang.

Hal ini berkaitan dengan masih banyaknya channel televisi yang belum mendapatkan izin resmi. Irsal menuturkan, KPI daerah perlu kembali untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan mendasar pada tahapan awal termasuk izin operasional.

“Karena kalau tidak, akan ada hal yang tercecer pada tahapan berikutnya. Makanya ini perlu dijaga,” ucapnya, Senin (8/2/2021).

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan ASO harus sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik. Menurut Komisioner asal Aceh, langkah ini harus dipastikan secara sinergis, baik oleh KPI pusat maupun daerah.

“Ini perlu kita rumuskan ke depan, agar dalam berbagai sikap dan pemikiran kita bisa berkontribusi lebih baik. Karena ASO ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga akan melibatkan aspek ekonomi, budaya dan politik,” tuturnya.

Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, turut mengamini ucapan Irsal. Ia mengingatkan KPI dan jajarannya untuk tidak melupakan tupoksinya selaku regulator.

“Catatan pentingnya, kita jangan melupakan tupoksi kita. Jadi yang saya takutkan, kepentingan publik ini hanya dipakai sebagai jargon. Tapi kemudian di balik itu semua hanyalah bisnis murni,” kata Adiyana.

Sedangkan tantangan terakhir penyelenggara digital harus menjamin adanya peluang bagi local player atau masyarakat di masing-masing daerah untuk memainkan peran yang lebih aktif. Selama hampir 20 tahun, pemain yang bergerak di sektor penyiaran belum terlalu optimal.

Oleh sebab itu, dirinya berharap agar para penyelenggara dapat merangkul masyarakat di daerah dan membuka ruang partisipasi yang setara dengan pemain-pemain lain.

“Dengan begitu, kita bisa pastikan agar penyelengaaran digital ini bersifat localized, yang artinya memungkinan pemain atau kepentingan daerah dapat terakomodasi,” imbuhnya. (MSN/SON)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me
Lost your password?

Lost Password