Pemerintah Resmi Bentuk Tim Kajian UU ITE

Ilustrasi: Radioidola

BANDUNG INSPIRA,- Pemerintah remi membentuk tim kajian Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tim ini dibentuk sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo untuk mengkaji UU ITE, baik dari sisi kriteria implementatif maupun substansinya.

“Tim (ini) untuk membahas substansi apa betul ada pasal karet. Di DPR sendiri ada yang setuju ada yang tidak,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dalam konferensi pers di kantornya, Senin (22/2).

Surat keputusan ditetapkan pada hari ini, Senin (22/2/2021). Dalam surat tersebut, tertulis tim kajian terdiri dari pengarah dan tim pelaksana. Mereka akan bekerja selama dua hingga tiga bulan ke depan.

Ada pun tim pengarah memiliki tugas memberi arahan dan rekomendasi melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kementerian lembaga dalam rangka menyelesaikan kajian implementasi peraturna perundang-undangan di bidang ITE.

Tim pelaksana terdiri dari ketua dan sekretaris yang memiliki lima tugas. Pertama, mengoordinasikan pengumpulan informasi dari aparat penegak hukum atau masyarakat terkait pelaksanaan perundang-undangan tersebut.

Kedua, mengoordinasikan penyusunan hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

Ketiga, mengoordinasikan pengkajian atas substansi peraturan. Keempat, memberikan rekomendasi, dan terakhir, melaporkan pelaksanaan penyusunan kajian kepada pengarah secar periodik.

Dalam salinan tersebut tertulis bahwasanya tim pelaksana dapat dibantu oleh praktisi, akademisi, tenaga ahli, korban, atau pelaku tindak pidana UU ITE, dan beberapa pihak lain sebagai narasumber untuk mendapatkan berbagai masukan.

Menurut Mahfud, pembentukan tim tersebut merupakan bentuk terbukanya ruang diskusi oleh pemerintah yang mengandung sistem demokrasi. Menurut Mahfud, dari diskusi yang dilakukan oleh tim itu nantinya pemerintah akan mengambil sikap resmi terhadap UU ITE.

“Kalau keputusannya harus revisi, kita akan sampaikan ke DPR. Karena UU ITE ini ada di Prolegnas tahun 2024 sehingga bisa dilakukan (revisi),” jelas dia.

Mahfud mengatakan, selama tim mengkaji dan melaporkan hasil dari kajian tersebut selama dua hingga tiga bulan ke depan, dia meminta kepada Polri dan Kejaksaan Agung untuk menerapkan UU ITE dengan betul-betul dan memastikan tidak timbul multitafsir.

“Sembari menunggu yang dua-tiga bulan itu, Polri dan Kejaksaan Agung harus menerapkannya agar betul-betul tidak multitafsir. Orang harus merasa adil semua,” jelas Mahfud. (SON)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me
Lost your password?

Lost Password