Pemerintah Putuskan Ibadah Umrah Mulai Dibuka Tanggal 8 Januari 2022

haji-mekah
Foto: Ilustrasi

JAKARTA INSPIRA,- Pemerintah memutuskan untuk ibadah umrah mulai dibuka pada tanggal 8 Januari 2022, kendati pandemic belum berakhir.

Kepastian itu disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, usai mengikuti rapat lintas Kementerian/Lembaga berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah umrah tahun 1443H pada tanggal 3 Januari 2021 lalu.

“Pemberangkatan jamaah umrah rencananya kembali dibuka pada 8 Januari 2022. Karena masih dalam masa pandemi Covid-19, penyelenggaraan umrah dilaksanakan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan secara ketat, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi dengan mengedepankan perlindungan dan keselamatan jamaah,” kata Hilman di Jakarta, Jumat (7/1/2022).

Pihaknya telah mengeluarkan surat edaran umrah 1443H nomor B-04008 DJ/DT.II.3/Hj.09/01/2022 tertanggal 4 Januari 2022.

Surat edaran tersebut menyampaikan enam syarat pelaksanaan umrah di tanggal 8 Januari 2022, sebagai berikut:

  1. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap kepatuhan prokes secara ketat baik di tanah air maupun di Arab Saudi dengan mengedepankan pelindungan dan keselamatan jemaah.
  2. Para penyelengara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang akan memberangkatkan jemaah umrah wajib melaporkan keberangkatan melalui sistem informasi pengawasan terpadu umrah dan haji khusus (SISKOPATUH).
  3. Keberangkatan diprioritaskan bagi PPIU yang menggunakan penerbangan langsung (direct fligh) melaui Bandara Soekarno Hatta.
  4. Kepulangan jemaah umrah mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Nasional.
  5. Keberangkatan sebanyak 4 (empat) penerbangan awal mengacu Kebijakan Umrah Satu Pintu (one gate policy) dengan menggunakan asrama haji Jakarta sebagai lokasi Screening kesehatan dan titik awal keberangkatan yang dikoordinasikan oleh asosiasi PPIU.
  6. Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kemenag Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan keberangkatan jemaah umrah di wilayah kerjanya.

“Demikian, mohon untuk dapat menjadi maklum dan menjadi pedoman bagi semua pihak,” tulis surat edaran tersebut. (MSN)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me
Lost your password?

Lost Password