Pak Mahfud MD Jangan Cerita Doang, Beberkan Siapa Menteri yang Minta Carikan Setoran

Foto: Ilustrasi

BANDUNG INSPIRA,- Desakan muncul kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD untuk membeberkan siapa nama menteri yang meminta anak buahnya ‘mencarikan’ uang setoran.

Desakan tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin. Ia merasa kalau hal tersebut perlu diungkapkan oleh Mahfud MD agar masalah jelas dan menjadi pembelajaran untuk semuanya.

“Jika Mahfud tahu kasusnya, ungkap saja siapa yang meminta setoran tersebut. Agar kasusnya jadi clear dan agar jadi pembelajaran bagi semuanya,” kata Ujang pada wartawan, Jumat (14/1/2022).

Bila Mahfud MD hanya bercerita tanpa mengusut masalah tidak akan pernah selesai. “Tanpa ada langkah pengusutan hingga tuntas. Maka perbuatan korup itu akan terus terjadi di mana-mana,” jelasnya.

Padahal pernyataan Mahfud MD soal ini adalah hal biasa dan memang kerap terjadi di lingkungan kementerian. “Itu fenomena umum dan lingkaran setan yang tidak pernah ada solusinya,” tandasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertahanan pada tahun 2015. Akibathal itu negara terancam rugi hingga sekitar Rp 800 miliar.

Bermula dari Kemhan ingin membangun Satelit Komunikasi Pertahanan atau Satkomhan, kemudian meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk bisa mengisi kekosongan pengelolaan Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur sehingga dapat membangun Satkomhan.

Kemhan pun lantas membuat kontrak dengan PT Avanti Communication Limited, untuk menyewa Satelit Artemis pada tanggal 6 Desember 2015.

Ketika membuat kontrak itu Kemhan ternyata tidak memiliki anggaran untuk membayarnya.

“Kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat Satkumham, satelit komunikasi pertahanan dengan nilai yang sangat besar padahal anggarannnya belum ada,” kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (13/1/2022) kemarin.

Akibat belum ada pembayaran sewa yang masuk, maka PT Avanti menggugat Kemhan ke London Court of International Arbitration pada 9 Juli 2019.

Hasilnya pengadilan tersebut menjatuhkan putusan negara, harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa Satelit Artemis, biaya arbitrase, biaya konsultan dan biaya filling satelit dengan jumlah sebesar Rp515 miliar. (MSN)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me
Lost your password?

Lost Password