Langgar Prokes McD Harusnya Disanksi Berat Dibandingkan HRS dan Pemprov Jabar

Foto : Ilustrasi/ Antrean Vaksin di Stadion GBLA Kota Bandung

BANDUNG INSPIRA,- Dampak kerumunan massa yang terjadi di masa pandemi Covid-19 menjadi penyumbang meningkatnya angka positif Covid-19 di Indonesia. Pemerintah menetapkan aturan jika kerumunan massa melebihi batas yang telah ditentukan, tentu melanggar aturan.

Beberapa waktu lalu Kota Bandung sempat menjadi sorotan masyarakat, karena program vaksinasi di Stadion GBLA Bandung, menimbulkan kerumunan warga. Bahkan antrean warga terlihat mengular panjang. Para peserta vaksinasi massal tersebut berjumlah sekitar 5.000 orang.

Pakar hukum dan pemerintahan dari Unpar Bandung, Profesor Asep Warlan Yusuf, mengatakan melihat situasi tersebut ada ketidaksiapan dari pihak pemerintah dan aparat ketika menyelenggarakan program tersebut.

Kejadian masyarakat yang berbondong-bondong datang untuk mendapatkan suntikan vaksin Covid-19, seharusnya bisa diminimalisir agar kerumunan tersebut tidak menimbulkan bahaya penularan.

“Massa datang ingin cepat divaksin kemudian kesiapan aparat juga tidak sesigap yang diharapkan sehingga terjadi kerumunan yang seperti itu dan itu sangat berbahaya. Jadi kelihatannya kita tidak siap mengelola vaksinasi dengan jumlah peserta yang besar,” kata Asep kepada beritainspira.com, Rabu (23/6/2021).

Baca juga: Ribuan Warga Padati Stadion GBLA untuk Vaksinasi Massal

Seharusnya program vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Pemprov Jawa Barat, membagi program tersebut sesuai dengan wilayah masing-masing.

“Jalan keluarnya ya dibagi per wilayah yang jumlahnya besar juga sehingga bisa diatur dengan partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi yang punya usaha agar mereka juga mempersiapkan tempat atau gedung-gedungnya untuk dipakai sarana vaksinasi di wilayah masing-masing,” kata dia.

Jika melihat kepada aturan 3M yang berlaku saat ini, kerumunan massa ketika program vaksinasi di stadion GBLA dan di Grand Ballroom Soedirman Kota Bandung, bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran dari protokol kesehatan.

“Jika melihat kepada aturan 3M terjadi kerumunan dan kontak fisik memang melanggar prokes karena tidak menjaga jarak dan terjadi kerumunan itu,” kata dia.

Bagaimana jika pemerintah sendiri yang menciptakan kerumunan massa dalam jumlah yang banyak?

“Ya tau sendiri kan kalau pemerintah menciptakan kerumunan mereka menanggap tidak apa-apa, itu yang menurut saya penegakan hukum yang diskriminatif, terhadap pelaku pelanggaran prokes. Aturan prokes kan sangat jelas dan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran harus ditindak,” jelasnya.

“Tapi beda lagi kalau ada yang kritis terhadap pemerintah dan menimbulkan kerumunan itu pasti akan disalahkan dan dikejar-kejar. Padahal kan situasi dan kasusnya sama,” lanjutnya.

Jika situasi seperti itu kerap terjadi, maka pelaksanaan penanganan Covid-19 tidak akan efektif. Seharusnya pemerintah memberikan teladan dan contoh untuk tidak menimbulkan kerumunan massa dengan jumlah yang besar.

Baca juga: Ada Vaksinasi Massal di Stadion GBLA, Ribuan Orang Antre Panjang

Asep menyebut ada 3 hal yang hingga kini dinyatakan belum efektif terkait penanganan pandemi oleh pemerintah. Pertama belum adanya kolaborasi yang solid yang dibangun pemerintah, dengan dunia usaha. Menurutnya semua pelaku usaha turut terkena imbas pandemi.

“Para pelaku usaha juga terkena dampak dari pandemi, kalau mereka diajak sebagai pelaku kebijakan mungkin bisa ada tanggung jawab keterikatan dengan hal itu. Bukan hanya pemerintah yang bekerja soal ini tapi para pelaku usaha pun mereka berkepentingan dan akan serius menangani hal ini,” beber Asep.

Kedua sejauh ini pemerintah masih melakukan reaktif dalam jangka pendek yang hanya memberikan kesan jika pemerintah itu selalu ada. Ketiga anggaran yang sejauh ini belum jelas baik itu untuk vaksinasi, rumah sakit dan beberapa urusan penanganan lainnya.

“Anggaran yang tersedia untuk teknologi tersedia, fasilitas yang tersedia masih belum menyentuh masyarakat,” ungkap Asep.

Pemerintah Patutnya Evaluasi Diri

Boomerang kerumunan memang kembali menghantam Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jika menarik kembali kepada kasus kerumunan yang ditimbulkan oleh Habib Rizieq Shihab, adalah contoh yang jelas terkait tidak efektifnya ketegasan aturan prokes dari pemerintah. Ditambah dengan kerumunan para ojek online, yang mengantre membeli sebuah produk makanan ‘BTS Meal’ sempat membuat heboh di berbagai daerah Indonesia.

Dalam kedua situasi tersebut, pemerintah dengan cepat langsung menindak tegas melakukan penyegelan dan membawa HRS ke meja hijau. Sementara bagaimana jika pemerintah sendiri yang melanggar prokes?

“Jika pemerintah yang menyelenggarakan (kerumunan) itu bukan sanksi yang diatur dalam perundang-undangan di engara kita, tapi lebih pada upaya evaluasi, teguran dari atasan ke bawahan dan memastikan jangan sampai terjadi lagi. Tapi mereka tidak dikenakan pidana sebagaimna kasus HRS dan beberapa kasus lainnya,” kata dia.

Baca juga: Gubernur Jabar Minta Maaf Adanya Kerumunan di Stadion GBLA

Namun demikian , bukan berarti pemerintah tidak bisa disentuh oleh hukum karena pertanggung jawaban pemerintah tetap ada. Namun penegakan kepegawaian sangat diperlukan untuk menindak tegas kelalaian dari kinerja sebuah pemerintah.

“Saya ingin tegaskan pemerintah bukan berarti tidak dapat disentuh oleh hukum, tapi pertanggung jawaban pemerintah tetap ada. Tapi saya paham tidak boleh ada pidana di dalamnya, tidak boleh ada ganti kerugian di dalamnya, tapi sangat perlu adanya penegakan kepegawaian misalnya bagi mereka yang bertanggung jawab jadi sudah ada tindakan,” terang Asep.

Asep turut menilai sanksi mana yang lebih besar jika dibandingkan dengan kerumunan yang terjadi pada saat vaksinasi GBLA, kerumunan yang ditimbulkan oleh HRS dan kerumunan antrean ojol di McDonald’s.

“Menurut saya yang paling berat itu di McDonald’s. Karena itu motifnya komersil mencari keuntungan supaya orang bisa menikmati produk dia tentunya dengan membayar. Kalau Vaksinasi membantu masyarakat, untuk HRS memang salah tapi dia sudah diberi sanksi dan denda dan dia sudah membayar itu,” terangnya. (MSN)

0 Comments

    Leave a Comment

    Welcome! Login in to your account

    Remember meLost your password?

    Lost Password