Keran Ekspor Batu Bara Dibuka Lagi dengan Sejumlah Syarat Ini

Foto : Ilustrasi

JAKARTA INSPIRA,- Keran ekspor batu bara kembali dibuka oleh pemerintah, setelah sebelumnya Kementerian ESDM menerbitkan larangan ekspor batu bara selama seblum dari tanggal 1-31 Januari 2022.

Namun dengan dibuka kembali ekspor batu bara, ada sejumlah syarat bagi perusahaan eksportir yang harus dipenuhi.

Dibukanya kembali ekspor batu bara secara bertahap mulai dari hari Rabu (12/1/2022) kemarin, perizinan ekspor batu bara diperuntukan untuk 37 kapal pengangkut, yang memiliki kontrak dengan negara luar dan telah memenuhi kewajiban pasokan domestik atau domestic market obligation (DMO).

Dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, secara blak-blakan negara butuh pemasukan devisa dari ekspor batu bara. Selain itu, beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan telah berkirim surat kepada Menteri ESDM agar pasokannya kembali dibuka.

“Jadi ada orang bilang sekarang kok dibuka ekspor, ya kan kita perlu uang. Dan kita jadi tahu, ternyata negara-negara sekeliling kita ini sangat tergantung pada Indonesia. Jadi orang enggak boleh main-main,” kata Luhut di Jakarta, Rabu (12/1/2022) lalu.

Beberapa kepala negara bahkan sudah langsung merayu Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Pemerintah RI mencabut putusan tersebut.

Mengutip dari keterangan tertulis Kemenko Marves, perusahaan batu bara yang akan melakukan ekspor diwajibkan untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan pemerintah sebagai berikut:

  • Pertama, untuk perusahaan batu bara yang telah memenuhi kontrak penjualan kepada PLN dan kewajiban DMO-nya 100 persen di tahun 2021, maka akan diizinkan untuk memulai ekspor di tahun 2022.
  • Kedua, untuk perusahaan batu bara yang telah memiliki kontrak dengan PLN, tapi belum memenuhi kewajiban kontraknya dan DMO untuk tahun 2021, maka harus memenuhi kewajiban denda sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021. Nilai perhitungan denda akan diberlakukan sejak Kepmen tersebut keluar.
  • Ketiga, untuk perusahaan batu bara yang spesifikasi batu baranya tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan batu bara PLN atau tidak memiliki kontrak dengan PLN pada tahun 2021, juga akan dikenakan denda dengan mekanisme yang sama sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021, berdasarkan volume alokasi DMO yang diberikan kepada masing-masing perusahaan tersebut.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me
Lost your password?

Lost Password