Kata Menteri Keuangan Isu PPN Sembako Hoaks yang Bagus Banget!

Menteri Keuangan
Foto: Istimewa

JAKARTA INSPIRA,- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara tegas mengatakan kalau pemerintah saat ini masih tetap fokus untuk memulihkan ekonomi, sehingga sangat disayangkan adanya kegaduhan di masyarakat mengenai isu sembako yang rencananya akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mencuat dan membuat publik heboh.

“Di-blow up seolah-olah tidak memerhatikan situasi sekarang. Kita betul-betul menggunakan instrumen APBN karena memang tujuan kita pemulihan ekonomi dari sisi demand side dan supply side,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

“Ini tidak benar kalau dibentur-benturin seolah-olah PPnBM mobil diberikan, lalu sembako dipajakin, ini teknik hoaks yang bagus banget,” kata dia.

Sri Mulyani menjelaskan draf Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP,  baru dikirimkan kepada pihak DPR RI namun belum dibahas.

Baca juga: Istri Yasonna Laoly Meninggal Dunia, Rencana Pemakaman di San Diego Hills

Terlebih lagi, menurut Sri Mulyani draf RUU KUP tersebut bocor dan tersebar ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong, dan tidak secara utuh sehingga menyebabkan kondisi menjadi kikuk.

“Situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Yang keluar sepotong-sepotong,” ujarnya.

Kendati demikian, dirinya menuturkan pemerintah masih belum bisa menjelaskan secara detail mengenai isu tersebut karena dari sisi etika politik memang belum ada pembahasan dengan DPR RI.

“Dari sisi etika politik, kami belum bisa menjelaskan sebelum ini dibahas. Karena ini adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat Presiden,” tegas Sri Mulyani. .

Ia menjelaskan RUU KUP dibacakan terlebih dahulu dalam sidang paripurna, yang kemudian akan dibahas bersama Komisi XI DPR RI terkait seluruh aspeknya mulai dari waktu hingga target pengenaan pajak.

“Itu semua kita bawakan dan akan kita presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi, kenapa kita menurunkan pasal itu, backrgound-nya seperti apa. Itu semua nanti kami ingin membahas secara penuh dengan Komisi XI,” jelasnya.

Sri Mulyani pun memastikan saat ini pemerintah masih terus memetakan dampak-dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat termasuk para pengusaha UMKM.

Baca juga: Butuh Rp3.461 Triliun Agar Target Perjanjian Paris Terpenuhi  

“Sampai hari ini kita juga sudah diminta memikirkan UMKM yang bangkitnya lebih lambat. Jadi fokus kita adalah memulihkan ekonomi,” katanya.

Hal tersebut sejalan dengan kesepakatan pemerintah untuk menyehatkan kembali APBN dengan tetap menjaga momentum pemulihan seiring dengan pembangunan pondasi ekonomi dan perpajakan agar tetap kuat ke depannya.

“Tentu saya juga meminta maaf karena pasti semua dari Komisi XI sebagai partner kami kenapa ada policy seolah-olah itu sudah naik padahal tidak,” katanya. (MSN)

Sumber: ANTARA 

0 Comments

    Leave a Comment

    Welcome! Login in to your account

    Remember meLost your password?

    Lost Password