Ekonomi Pasca Pandemi: Utang Negara Meledak, Sinyal Darurat BUMN?

BANDUNG INSPIRA,- Ketua Alumni Muda Unpad, Fuad Rinaldi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap jalannya roda ekonomi bangsa dan negara. Di tengah berlangsungnya pandemi ini, situasi ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang terasa bagi masyarakat, seperti yang terlihat dalam beberapa hal.

Menurut Fuad, situasi ini terjadi lantaran pemerintah tidak melakukan tindakan preventif yang cukup serius.

“Berbicara soal perekonomian, kita harus khawatir bahwa negara kita telah masuk dalam posisi resesi. Bagaimana tidak? Sudah dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi kita minus,” kata Fuad, Kamis (01/07).

Seperti diketahui, BPK mengeluarkan rilis terbarunya mengenai utang yang harusnya dibenahi pemerintah. Berdasarkan catatan kementrian keuangan per April 2021, utang negara saat ini menyentuh angka 6.527,29 triliun atau 41,18 persen PDB.

Padahal dalam ketentuan UU Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003, batas rasio utang terhadap PDB adalah sebesar 60 persen.

“Dengan meledaknya utang, maka pembayaran bunga utang negara juga akan naik, namun apakah sesuai dengan tren penerimaan negara?” katanya.


Baca juga: Erick Thohir Yakin Ekonomi Indonesia Tumbuh Konsisten 5-7 persen

Pemerintah, lanjut Fuad, tidak bisa hanya berfokus kepada penanganan pandemi dan mengesampingkan pemulihan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Secara kemanusiaan, pengendalian pandemi ini merupakan sebuah keniscayaan.

Fuad menuturkan, refocusing anggaran terhadap penanganan pandemi juga perlu diperhatikan. Pasalnya, hal ini dapat menghambat pemulihan ekonomi. Bahkan, untuk menjaga kestabilan ekonomi pun akan sulit apabila aliran anggaran untuk pos-pos lainnya tidak memadai.

“Apabila timbul gejolak ekonomi yang tidak terkendali, jelas saja rasio utang pemerintah terhadap PDB akan naik secara cepat dan signifikan. Akibatnya, risiko gagal bayar bisa saja terjadi,” kata dia.

Lebih jauh, Fuad menegaskan bahwa rencana memulihkan ekonomi pasca pandemi adalah hal yang tak kalah pentingnya. Sebelumnya, pemerintah menempatkan sektor infrastruktur sebagai solusi karena banyak menciptakan lapangan kerja.

“Perlu digaris bawahi, kondisi rata-rata BUMN Infrastruktur seperti PT. Adhi Karya, PT. Wijaya Karya dan PT. Waskita Karya sudah memberikan kode darurat dari sisi risiko neraca laporan keuangan dan tampaknya memiliki kesulitan likuiditas,” jelasnya.


Baca juga: Erick Thohir Dorong BUMN Turut Membangun Perekonomian Umat

“Indikatornya mudah saja, banyak sekali Supplier BUMN Karya yang mengeluh dan berteriak tidak jelas kapan dibayar, bahkan ada yang sampai mengajukan gugatan PKPU. Padahal kita tahu para supplier ini kebanyakan pelaku UMKM yang harusnya turut diperhatikan pemerintah,” kata Fuad.

Wakil Ketua Kepemudaan IKA Unpad itu menilai, pemerintah harus memikirkan bagaimana solusi atas hal tersebut. Jika harus melakukan penyehatan keuangan, mesti jelas bentuk dukungan dan bagaimana timeline penyehatannya.

“Jangan sampai BUMN Infrastruktur keburu ambruk, alih-alih melakukan recovery, malah berujung likuidiasi dan pada akhirnya rencana penyehatan melalui infrastruktur yang dicanangkan tidak dapat tercapai,” katanya.

Terakhir, Fuad mengingatkan agar pemerintah selalu konsisten menjalankan amanah sesuai dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.

“Jangan sampai ketidakoptimalan penanganan pandemi, pengelolaan utang negara dan pengelolaan BUMN menyebabkan rakyat harus kembali menjadi korban,” pungkasnya. (BRO)

0 Comments

    Leave a Comment

    Welcome! Login in to your account

    Remember meLost your password?

    Lost Password