Apa Maksud Pasal Karet UU ITE yang Ingin Dihapus Jokowi?

BANDUNG INSPIRA,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pasal karet yang ada dalam UU ITE. Melihat hal itu, Presiden meminta kepada DPR RI untuk merevisi dan menghapus pasal karet tersebut.

Pernyataan dari Presiden Jokowi yang ingin pasal-pasal karet yang berbuntut saling lapor ke aparat kepolisian dihapus, disampaikan Jokowi lewat akun Instagram pribadinya, @jokowi, Selasa (16/2/2021).

“Kalau tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan meminta DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ITE ini. Pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak agar dihapuskan,” kata Jokowi.

Untuk diketahui, istilah pasal karet digunakan untuk menyebut sebuah pasal atau Undang-Undang yang dianggap tidak memiliki tolak ukur yang jelas. Di Indonesia sendiri, pasal yang berlaku dan dianggap sebagai Pasal Karet di antaranya adalah Pencemaran Nama Baik, Penistaan Agama, Undang-Undang Lalu Lintas, dan UU ITE.

Sejak disahkan pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tanggal 21 April 2008 lalu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi senjata utama untuk memidanakan seseorang.

Banyak dari masyarakat yang belum paham dan belum bisa menerjemahkan UU ITE secara benar. Dalam hal ini juga pemerintah juga belum maksimal dalam memberikan literasi tentang apa itu UU ITE.

Sehingga UU ITE Nomor 19 dinilai belum bisa membedakan mana yang menjadi korban dan mana yang menjadi pelaku pelanggaran UU.

Selain itu, banyak kalangan menilai pasal-pasal karet yang tercatat dalam Undang-undang Transaksi dan Informasi Elektronik atau UU ITE ini membatasi kebebasan bersuara untuk menyampaikan kritiknya pada pemerintah.

Beberapa tokoh pun bersuara menyampaikan kritikannya terhadap UU ITE ini, salah satunya Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM, Haris Azhar. Ia mengatakan bahwa rencana Presiden Jokowi untuk revisi UU ITE ini perlu dibuktikan.

“Niat baik revisi UU ITE ini perlu dibuktikan dengan membebaskan mereka yang dikriminalisasi atas Pidana ITE,” ucapnya.

Pengamat politik Rocky Gerung bahkan menggertak keseriusan Jokowi terkait revisi UU ITE ini.

“Jika Jokowi serius, seharusnya semua tahanan politik dibebaskan dan tidak lagi memelihara buzzer-buzzer untuk menyerang kritik,” ucapnya.

Tak ketinggalan, Kwik Kian Gie juga ikut mengkritisi Presiden Jokowi terkait UU ITE yang membuatnya takut mengemukakan pendapat.

“Saya belum pernah setakut ini mengemukakan pendapat berbeda dengan maksud baik. Langsung di-buzzer habis-habisan, masalah pribadi diodal-adil,” katanya.

UU ITE Sifatnya Multitafsir

Dari berbagai kritik terhadap UU ITE, tampak bahwa Undang-Undang ini dalam beberapa hal masih dianggap kurang menjamin kepastian hukum. Beberapa perumusan bersifat multitafsir (karet) sehingga dapat mengganggu kebebasan berekspresi seperti melayangkan opini dan kritik dalam dunia demokrasi melalui Facebook, Twitter, Youtube, dan aplikasi pesan.

UU ITE

Ada kesan UU ITE mengandung unsur perlindungan untuk satu pihak namun ada juga mengandung ancaman dan juga mengakibatkan keresahan. (MSN)

0 Comments

    Leave a Comment

    Welcome! Login in to your account

    Remember meLost your password?

    Lost Password