Ada Usul Jika Tarif Parkir Pusat Belanja Kota Bandung Naik Hingga 60 Ribu, Setuju?

Foto: Ilustrasi

BANDUNG INSPIRA ,- Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) wilayah Jawa Barat, mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk menaikkan tarif parkir di area mall dan pusat perbelanjaan menjadi Rp 40 ribu hingga Rp 60 ribu per jam.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk membatasi pergerakan masyarakat di masa pandemi Covid-19 serta untuk mengurai kemacetan.

“Memberikan saran atau solusi ke depan bagaimana untuk bukan berarti kita mau menghalangi aktivitas orang, ini bisa mengurangi (pergerakan) tarif parkir ke mal kita mengajukan dinaikkan,” ujar Sekjen APPBI Jabar, Satriawan Natsir pada acara  Bandung Menjawab yang digelar secara virtual, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Stok Pangan Nasional Dipastikan Aman Selama PPKM Jawa-Bali

Ia menjelaskan, usulan tersebut muncul di masa pandemi Covid-19 untuk membatasi pergerakan masyarakat. Namun, kebijakan tersebut dapat dilakukan pasca situasi kasus Covid-19 menurun dan pemberlakuan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sudah selesai.

“Sekarang tarif roda empat Rp 3.000, di kota besar lain Rp 40 ribu sampai Rp 60 ribu,” bebernya.

Satriawan menilai hal tersebut bisa menjadi langkah bagi Pemkot Bandung untuk membatasi pergerakan masyarakat dan mengurai kemacetan.

“Ini mungkin bisa menjadi langkah Pemkot Bandung dalam rangka membatasi pergerakan orang-orang dan memang ini bisa mengurangi harapan mengurangi kemacetan,” paparnya.

Lebih lanjut Satriawan menambahkan, ditengah PPKM Darurat saat ini, pusat perbelanjaan dan mal terus berupaya bertahan dengan cara meningkatkan pelayanan online.

Baca juga: Pemkot Bandung Kali Ini Sasar Kaum Disabilitas Terima Vaksin Covid-19

Pihaknya juga berharap agar pemerintah memberikan relaksasi ekonomi khususnya terkait tarif minimun PLN yang harus dibayarkan oleh mal sebesar Rp 300 hingga Rp 500 juta per bulan.

“Saat ini rata-rata mal dalam keadaan tutup yang notabenenya hampir tidak ada penggunaan listrik karena ada tarif minimun PLN Rp300-500 juta per bulan. Akan tetapi,  dalam kondisi ditutup, kita harus ada pembayaran abodemen. Mudah-mudahan ada relaksasi membebaskan pajak dan retribusi mal ini sangat membantu,” tandasnya. (TRI/MSN)

 

0 Comments

    Leave a Comment

    Welcome! Login in to your account

    Remember meLost your password?

    Lost Password