Ada Dugaan Kasus Korupsi di DPRD Jabar, Mahasiswa Layangkan 7 Tuntutan

Foto: Ilustrasi

BANDUNG INSPIRA,- Sejumlah organisasi mahasiswa (ormawa) di Jawa Barat menyoroti adanya skandal tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan DPRD Jawa Barat.

Kasus yang coba dikuak terkait dana aspirasi atau pokok pikiran (pokir) dan Bantuan Provinsi (Banprov)

Ormawa tersebut di antaranya Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmah Budhi), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Mereka menegaskan akan terus melakukan aksi serupa hingga ada perubahan sistem karena celahnya berada di DPRD Jabar dan Bappeda.

“Tapi sampai sekarang kedua lembaga tersebut belum mengeluarkan statement yang pertama untuk mengevaluasi dan mengubah sistem. Apalagi, sistem saat ini belum transparan,” kata Ketua Badko HMI, Chairul Anam dalam keterangan tertulisnya, Senin  (28/6/2021).

Mereka tidak melihat pokir-pokir tersebut diapakan dan kemudian hasil reses di kemanakan. Padahal, pokir tersebut berasal dari aspirasi masyarakat pada reses anggota dewan.

“Seharusnya ada format dari DPRD Jabar khususnya di Setwan untuk membuat sistem untuk mengontrol pokir, aspirasi, maupun program lainnya,” tegasnya.

Ada pun tujuh tuntutan yang mereka layangkan:

1. Meminta Kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk membentuk Tim Khusus melakukan Audit Investigasi pelaksanaan alokasi dana aspirasi/pokok – pokok pikiran seluruh Anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2017-2020.

2. Meminta kepada KPK membentuk tim khusus melakukan monitoring pencegahan tindak pidana Korupsi dalam proses penyusunan anggaran APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali dan modus praktik korupsi lainnya.

3. Mendesak Kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk segera mengevaluasi system penggunaan alokasi dana aspirasi/pokok pokok pikiran. Dan segera membuat aturan (payung hukum) yang jelas mengenai mekanisme penggunaan alokasi dana aspirasi/pokok pokok pikiran.

4. Mendesak Kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat, untuk menghentikan alokasi dana aspirasi/pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, sampai dengan adanya evaluasi system penggunaan anggaran dana aspirasi / pokok pokok pikiran, dan pembuatan aturan (payung hukum) penggunaan dana aspirasi/pokok pikiran Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

5. Meminta Kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat, untuk merefocusing dana pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang mencapai Triliunan Rupiah, dialihkan untuk menanganai Pandemi Covid 19, dan pemulihan ekonomi pasca pandemic covid 19 di Provinsi Jawa Barat.

6. Meminta kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat, untuk menjadikan keselamatan rakyat dan kesejahKoruteraan rakyat sebagai arus utama kebijakan, sehingga terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang sehat dan sejahtera.

7. Mengajak kepada, akademisi, tokoh-tokoh, pegiat anti korupsi, rekan rekan media dan seluruh masyarakat Jawa Barat untuk sama-sama mengawal anggaran public di Jawa Barat supaya tidak di korupsi, serta dipergunkan untuk kepentingan rakyat. Serta bersama-sama memberikan pandangannya untuk membuat usulan draft pembuatan kebijakan dalam mekanisme penggunaan alokasi dana pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Jawa Barat. (MSN)

 

0 Comments

    Leave a Comment

    Welcome! Login in to your account

    Remember meLost your password?

    Lost Password